DPRD Bali Dorong Percepatan Pembangunan Bandara di Laut

SIKAT MIRING – DPRD Bali menginginkan pembangunan Bandara Bali Utara berada di laut. Hal ini mengingat dampak sosial yang lebih kecil dibandingkan di darat.

Untuk itu, Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adhyana, mendorong pembangunan Bandara Bali Utara di laut.

“Bapak Bupati Buleleng dan Gubernur Bali juga ingin di laut bandara itu,” ujar dia usai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Jakarta, Kamis (12/4).

Misalnya lanjut Adhyana, apabila pembangunan bandara dilakukan di darat tentunya harus membebaskan lahan. Selain itu belum lagi terdapat beberapa bangunan pura.

“Termasuk mengganti lahan produktif. Tentunya kalau di laut tidak dilakukan pembebasan lahan,” terang dia.

Untuk itu, DPRD Bali berharap secepatnya dipastikan pembangunan bandara itu. Sebab sudah ada pengkajian dan saat ini tinggal menunggu penentuan lokasi saja.

Ia juga berharap jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang lain dari pemerintah pusat terkait pembangunan Bandara Bali Utara. Karena ini akan berdampak sosial bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan maksud dirinya mendatangi Kemenko Kamaritiman yaitu tak lain ingin mendapatkan kepastian.

Terlebih bandara itu sudah menjadi harapan masyarakat bali sejak tahun 2004 silam. “Waktu itu saya Bupati Tabanan, masyarakat menginginkan bandara itu,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan dengan Staf Ahli Menkomaritim, Septian Hario Seto dan Kabid Infrastruktur Pariwisata Bahari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Velly Asvaliantina, saat ini tahap pengkajian pembangunan bandara itu sudah hampir selesai.

“Sudah dipastikan akan dibuat bandaranya, tapi yang menjadi pertanyaannya pastinya kapan?. Kalau 10 tahun lagi sama saja bohong juga,” ucap dia.

“Katanya segera, tentunya makin cepat makin bagus hingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Sekaligus tidak mengganggu program mulianya nawacita Presiden RI karena kalau tidak terealisasikan khawatir akan memberikan citram buruk,” paparnya.

Maka dari itu, ia pun meminta agar pemerintah pusat untuk segera melakukan penentuan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara.

Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengharapkan persoalan pembangunan Bandara Bali Utara itu cepat teratasi.

“Kami di daerah tunduk kepada pemerintah pusat, apapun keputusan di atas kami bisa menerima. Yang paling penting persoalan keseimbangan Bali cepat teratasi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menyatakan jika rencana pembangunan bandara baru di Bali utara akan dilakukan setelah Bandara Ngurah Rai di Bali selatan mencapai kapasitas penumpang tertinggi atau sudah penuh.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan, pertumbuhan penumpang di Bali terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya industri pariwisata nasional.

“Tahun ini saja ada 21 juta penumpang. Tambah tahun tambah besar, bisa mencapai 30-31 juta penumpang. Ini yang harus dikelola,” kata dia di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (10/4).