Kadin Imbau Program Infrastruktur KTI Jokowi Jangan Kendor
SIKAT MIRING - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengimbau Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, yang saat ini tengah menggencarkan pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia (KTI) agar jangan sampai mengendor.
“Kami berharap jangan mengendor. Silakan pak Jokowi tancap gas lagi pada dua tahun terakhir,” kata Wakil Ketua Umum Kadin KTI Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (21/10).
Menurut dia, ritme pembangunan infrastruktur KTI sudah pada jalur yang tepat dan tereksekusi dengan baik, sehingga jangan mengendor karena diterpa sejumlah persoalan ketersediaan anggaran melalui bentuk utang.
Dia pun mengimbau, pembangunan infrastruktur KTI juga jangan sampai ketinggalan karena gaduh di politik. “Bahkan Tiongkok, dalam banyak hal sudah melampaui Amerika Serikat, tetapi kita di sini masih ribut soal politik yang tak ada ujung pangkalnya,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin KTI itu pula.
Andi berharap agar semua pihak menjaga kondusivitas dan stabilitas politik dalam dua tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-JK agar pemerintah bekerja lebih tenang.
Hanya saja, Andi meminta agar pembangunan infrastruktur perhubungan secara besar-besaran ini, diikuti oleh kebijakan dan pembangkit listrik secara masif juga untuk menarik investasi.
“Dengan dibangun infrastruktur perhubungan akan terjadi konektivitas. Tapi listriknya harus cepat dibangun supaya ada industri masuk. Listrik jangan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk industri,” katanya lagi.
Ia mengingatkan bahwa selain Papua, infrastruktur Sulawesi juga mengalami banyak kemajuan, sehingga daerah ini dapat tumbuh rata-rata 6,52 persen pada semester 1-2017, disusul Kalimantan dan Bali serta Nusa Tenggara.
Kadin menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah meletakkan fondasi pembangunan infrastruktur di KTI pada tahun pertama, kemudian disusul upaya pemerataan dengan mendorong realisasi tol laut dan kebijakan satu harga bahan bakar minyak.
“Kebijakan satu harga BBM di Papua telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan,” katanya pula.
Pada sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan Trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik.
“Kami berharap jangan mengendor. Silakan pak Jokowi tancap gas lagi pada dua tahun terakhir,” kata Wakil Ketua Umum Kadin KTI Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (21/10).
Menurut dia, ritme pembangunan infrastruktur KTI sudah pada jalur yang tepat dan tereksekusi dengan baik, sehingga jangan mengendor karena diterpa sejumlah persoalan ketersediaan anggaran melalui bentuk utang.
Dia pun mengimbau, pembangunan infrastruktur KTI juga jangan sampai ketinggalan karena gaduh di politik. “Bahkan Tiongkok, dalam banyak hal sudah melampaui Amerika Serikat, tetapi kita di sini masih ribut soal politik yang tak ada ujung pangkalnya,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin KTI itu pula.
Andi berharap agar semua pihak menjaga kondusivitas dan stabilitas politik dalam dua tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-JK agar pemerintah bekerja lebih tenang.
Hanya saja, Andi meminta agar pembangunan infrastruktur perhubungan secara besar-besaran ini, diikuti oleh kebijakan dan pembangkit listrik secara masif juga untuk menarik investasi.
“Dengan dibangun infrastruktur perhubungan akan terjadi konektivitas. Tapi listriknya harus cepat dibangun supaya ada industri masuk. Listrik jangan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk industri,” katanya lagi.
Ia mengingatkan bahwa selain Papua, infrastruktur Sulawesi juga mengalami banyak kemajuan, sehingga daerah ini dapat tumbuh rata-rata 6,52 persen pada semester 1-2017, disusul Kalimantan dan Bali serta Nusa Tenggara.
Kadin menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah meletakkan fondasi pembangunan infrastruktur di KTI pada tahun pertama, kemudian disusul upaya pemerataan dengan mendorong realisasi tol laut dan kebijakan satu harga bahan bakar minyak.
“Kebijakan satu harga BBM di Papua telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan,” katanya pula.
Pada sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan Trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik.
Post a Comment