DFW: Pemerintah dan Lembaga Perlu Tingkatkan Intervensi Ekonomi Pulau Terkecil
SIKAT MIRING - Pemerintah perlu menyinergikan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan program intervensi sektor perekonomian guna memberdayakan potensi dan melesatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.
“Saat ini, ada sekitar 48 pulau kecil terluar berpenduduk dari 111 pulau kecil terluar yang masih membutuhkan intervensi pembangunan ekonomi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pemimpin dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di pulau kecil terluar itu,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu (15/10).
Menurut Abdi, pada saat ini pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan tanpa koordinasi perencanaan yang baik karena masih ada egosektoral masing-masing kementerian.
Dengan kata lain, lanjutnya, masing-masing kementerian dinilai datang ke pulau kecil terluar dengan membawa menu pembangunan masing-masing yang seharusnya bisa disinergikan satu sama lain.
“Kemampuan mengkoordinasikan program pembangunan pulau-pulau kecil terluar oleh KKP menurun, sebab dukungan anggaran yang kurang dari ketiadaan ‘grand strategy’,” katanya pula.
Padahal, berdasarkan proyeksi DFW, setiap tahun pembangunan pulau-pulau kecil terluar membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar bagi 31 pulau berpenduduk. Dana tersebut digunakan antara lain agar para warga dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif serta untuk membangun infrastruktur dasar.
Peneliti DFW Subhan Usman mengemukakan, dengan melihat proporsi anggaran dan menu program yang tersedia pada 2018 terbatas, maka diharapkan ada suatu perubahan yang radikal dalam cara pemerintah mengelola sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
“KKP perlu melakukan reorientasi perencanaan program dengan memberi penajaman pada program pengelolaan ruang laut dan mengalokasikan anggaran yang cukup,” kata Subhan.
Hal tersebut, menurut dia, agar tidak terjadi gap alokasi anggaran antara program kelautan dan program perikanan di Tanah Air.
“Saat ini, ada sekitar 48 pulau kecil terluar berpenduduk dari 111 pulau kecil terluar yang masih membutuhkan intervensi pembangunan ekonomi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pemimpin dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di pulau kecil terluar itu,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu (15/10).
Menurut Abdi, pada saat ini pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan tanpa koordinasi perencanaan yang baik karena masih ada egosektoral masing-masing kementerian.
Dengan kata lain, lanjutnya, masing-masing kementerian dinilai datang ke pulau kecil terluar dengan membawa menu pembangunan masing-masing yang seharusnya bisa disinergikan satu sama lain.
“Kemampuan mengkoordinasikan program pembangunan pulau-pulau kecil terluar oleh KKP menurun, sebab dukungan anggaran yang kurang dari ketiadaan ‘grand strategy’,” katanya pula.
Padahal, berdasarkan proyeksi DFW, setiap tahun pembangunan pulau-pulau kecil terluar membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar bagi 31 pulau berpenduduk. Dana tersebut digunakan antara lain agar para warga dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif serta untuk membangun infrastruktur dasar.
Peneliti DFW Subhan Usman mengemukakan, dengan melihat proporsi anggaran dan menu program yang tersedia pada 2018 terbatas, maka diharapkan ada suatu perubahan yang radikal dalam cara pemerintah mengelola sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
“KKP perlu melakukan reorientasi perencanaan program dengan memberi penajaman pada program pengelolaan ruang laut dan mengalokasikan anggaran yang cukup,” kata Subhan.
Hal tersebut, menurut dia, agar tidak terjadi gap alokasi anggaran antara program kelautan dan program perikanan di Tanah Air.
Post a Comment